Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bantuan Pemerintah di Masa Pandemi COVID- 19

Hartoni.com - Musibah pandemi COVID-19 tampaknya belum memberikan sinyal membaik. Pemberitaan dihiasi dengan meningkatnya jumlah pasien positif namun kita juga patut optimis dengan peningkatan pasien yang sembuh. Dalam fenomena sosial, pandemi COVID-19 tidak hanya terfokus pada peningkatan kasus positif yang disebabkan dari berbagai reaksi masyarakat yang kurang peduli dengan wabah ini, namun juga fenomena lain seperti peningkatan angka kemiskinan, mobilitas masyarakat secara dini, serta kerawanan keamanan.

Program bantuan pemerintah baik pada saat kondisi regular maupun saat bencana tidak terlepas dari pelayanan publik. Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan wajib mematuhi asas-asas pelayanan publik yang di antaranya berupa kejelasan informasi dan transparansi. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di kalangan masyarakat. Intensifikasi dan ekstensifikasi saluran komunikasi merupakan skenario wajib yang harus ditempuh.

Pemerintah telah menggelontorkan berbagai macam bentuk bantuan sosial terutama dalam masa pandemi ini. Bantuan tersebut tersebar melalui berbagai program dari masing-masing Kementerian. Dari Kementerian Sosial ada Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dana Desa memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD). Selain itu ada juga Program Kartu Prakerja dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ada juga beberapa Kementerian yang melakukan Program Padat Karya Tunai diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun dari banyaknya bantuan ini, informasi kepada masyarakat dirasa sangat kurang. Masyarakat tidak mengetahui dan mungkin tidak peduli bantuan tersebut dari Kementerian apa, namun yang mereka perlukan adalah langkah nyata bantuan tersebut. Jika informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai bantuan sosial ini tidak jelas, potensi maladministrasi pasti sangat tinggi, dimulai dari tidak sesuainya data penerima bantuan, diskriminasi dalam pemberian bantuan, sampai kepada pungutan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Banyak pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana prosedur penerimaan bantuan, apa saja item bantuan, kapan diberikan serta kemana harus mengadukan jika terjadi ketidaksesuaian atau kesulitan dalam menerima bantuan. Sebagai contoh, masyarakat perlu diberi informasi terkait bantuan keringan kredit atau cicilan. Tidak semua golongan ekonomi menengah ke bawah yang memiliki cicilan menerima bantuan tetapi kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka, sehingga apabila kewajiban cicilan tersebut tidak sebagai sarana dalam menjalankan atau menghasilkan produksi maka bantuan cicilan tersebut tidak dapat diberikan.

Berbagai saluran komunikasi dan pengaduan telah dibuat dalam menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya Kementerian Sosial membuka layanan masyarakat untuk bantuan sosial melalui Whatsapp dinomor 08111022210. Otoritas Jasa Keuangan membuka kanal keluhan terkait restrukturisasi kredit melalui WhatsApp dinomor 081157157157 serta PLN yang memiliki program keringanan pembayaran listrik golongan 450 VA dan 900 VA (subsidi) juga menyediakan hotline pengaduan di nomor 123.

Namun dengan hadirnya Paket Kebijakan Sosial Ekonomi dalam Penanggulangan Covid-19. Kebijakan sosial ekonomi seperti pemberian sembako, keringanan tagihan listrik serta restrukturisasi kredit merupakan respon positif pemerintah. Sedikit mengurangi permasalahan ekonomi yang sedang dialami oleh masyarakat, namun tidak dipungkiri hadirnya Masalah klasik yang sering terjadi di lapangan dalam skema bantuan ialah ketidakakuratan data penerima bantuan dan kejelasan informasi terutama saluran pengaduan.

Bantuan dari pemerintah kepada masyarakat selama masa pandemi ini menimbulkan banyak tanda tanya di masyarakat, terbukti dalam pelaksanaannya yang dilakukan, permasalahan pelayanan publik yang menduduki peringkat tertinggi yaitu bidang bantuan sosial. Menurut masyarakat permasalahan yang terjadi adalah bantuan yang tidak tepat sasaran, data penerima yang tidak akurat, serta alokasi bantuan sosial bagi penduduk pendatang. Banyak permasalahan yang dialami pada saat pelaksaan pembagian bantuan sehingga banyak warma masyarakat yang melontarkan kekecewaannya dengan mendatangi tempat perangkat desa dan mempertanyakan tentang pembagian bantuan yang belum merata dan dianggap tidak tepat sasaran contohnya di kampung Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

Respon cepat pemerintah terkait kelemahan akurasi data serta koordinasi sangat diharapkan dalam memperbaiki implementasi kebijakan pemberian bantuan saat ini, mengingat kondisi pandemi yang masih terus berlangsung. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran dan pengetahuan informasi yang komperhensif terhadap kebijakan bantuan pemerintah agar tidak memicu distrust secara vertikal (Pemerintah) maupun horizontal (antar masyarakat), terlebih lagi pengetahuan protokol pencegahan COVID-19 dalam pembagian bantuan pemerintah.

Pemerintah saat ini sudah berusaha membuat berbagai kebijakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, tentunya dalam praktek penyalurannya dilapangan pasti akan ditemui ketidaksesuaian. Maka dari itu peran serta seluruh masyarakat sebagai pengguna layananan dalam pengawasan akan sangat bermanfaat. Mari kita awasi bersama penyaluran bantuan dari pemerintah di masa pandemi ini, karena pelayanan publik milik kita bersama.




Ardima/ 1841010446/ KPI G/ UAS Hadist Dakwah